Kampus Cahaya Peradaban

Contact Info

Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127
info@uinkediri.ac.id
0354 - 689282

Follow Us

Cegah Risiko Bahan Tambahan Pangan, Dosen UIN SW Kediri Usung Prinsip Israf di AICIS+ 2026

UINSW Newsroom – Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Faridatul Fitriyah, mengulik keamanan produk pangan dan kaitannya dengan prinsip israf untuk memperkuat perlindungan konsumen. Farida memaparkan temuan ini pada forum bergengsi Annual International Conference on Islam, Science, and Society atau AICIS+ ke-25 Tahun 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Rabu (18/11/2026).

Farida menyebut penelitian ini didasari oleh maraknya produk yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) berlebih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Label produk yang hanya mencantumkan identitas BTP sedangkan kadar secara kuantitatif tidak disebutkan ini menimbulkan kesenjangan informasi bagi konsumen.

Oleh karenanya, Farida menganilisis bagaimana Acceptable Daily Intake (ADI) dan prinsip isrāf dapat saling melengkapi dalam perlindungan konsumen. Dengan mengkaji regulasi BTP di Indonesia, pengawasan pasca edar, dan informasi yang tersedia bagi konsumen, Farida mengembangkan integrasi fungsional sehingga ADI dijadikan acuan penilaian paparan, sedangkan isrāf menjadi landasan etis untuk menghindari konsumsi berlebihan.

Farida menyebut ADI digunakan sebagai acuan perkiraan ilmiah jumlah suatu zat per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa risiko kesehatan yang berarti, berdasarkan bukti yang tersedia. Sementara israf sebagai prinsip etis-normatif Islam yang melarang tindakan melampaui batas atau konsumsi berlebihan dijadikan sebagai landasan sikap tawassuth dan pengendalian diri.

“ADI memberikan gambaran terkait batasan secara kuantitatif, sedangkan dalam Islam, israf mengajarkan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan sebagai etika agar ada batasan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung BTP,” ungkap Farida.

⁰

Dengan integrasi ini, Fardia mengimplikasikan beberapa usulan kebijakan seperti penyusunan regulasi yang mengharuskan pencantuman informasi kuantitatif BTP yang memiliki ADI numerik, perlu dinyatakan per sajian atau per kemasan. Selain itu, perlu adanya verifikasi kesesuaian kadar BTP yang dicantumkan dengan produk aktual melalui pengendalian produksi, sampling, pengujian laboratorium, dan pengawasan pasca edar.

“Rekomendasi dari riset ini, pemerintah dalam hal ini BPOM harusnya memberikan regulasi kepada para produsen pangan selain membatasi jumlah penggunaan BTP juga memberikan label yang menggambarkan jumlah BTP yang ditambahkan dalam produk tersebut,” jelas Farida.

“Dengan demikian, konsumen punya bahan untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi hariannya,” tambahnya.

“Harapannya, dengan adanya regulasi dan adanya sosialisasi kepada masyarakat, kondisi masyarakat kita lebih sehat dan lebih aman dari paparan BTP berlebih,” pungkasnya.


Penulis: Zuhrufi  |  Editor: Ropingi el-Ishaq

Berita Lainnya