UINSW Newsroom – Kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, hingga tata kelola keuangan menjadi aspek penting dalam pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Berbagai tantangan dan strategi penguatan kelembagaan tersebut dibahas dalam sesi panel Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kelembagaan PTKIN Persemakmuran Eks IAIN Sunan Ampel Surabaya di Hotel Grand Surya, Kediri, Jumat (13/11/2026).
Sesi panel menghadirkan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilfi Nur Diana, yang membahas strategi transformasi kelembagaan dan kesiapan pembukaan program studi umum. Ia menjelaskan bahwa pendirian program studi umum tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan pengembangan akademik, tetapi juga harus didukung kesiapan berbagai aspek pendukung.
Menurutnya, sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan dosen dengan kualifikasi dan bidang keilmuan yang linear, pemenuhan persyaratan ketua program studi, keterbatasan infrastruktur dan laboratorium, serta kebutuhan pendanaan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan praktikum. Selain itu, penjaminan mutu dan pemenuhan standar akreditasi juga memerlukan ekosistem akademik yang kuat.
“Ketika akan membuka program studi umum, perguruan tinggi harus benar-benar memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaannya. Jangan sampai prodi sudah dibuka, tetapi dosen yang memenuhi kualifikasi belum tersedia, laboratorium belum siap, dan kebutuhan pembiayaannya belum terjamin. Karena itu, pengembangan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi,” jelas Ilfi.

Ilfi juga menyinggung pengembangan Prodi Sains Data yang telah dibuka UIN Syekh Wasil Kediri. Menurutnya, program studi tersebut relatif tidak membutuhkan pendanaan sarana dan prasarana sebesar program studi yang memerlukan fasilitas laboratorium praktik khusus, seperti Kedokteran. Meski demikian, pengembangan tetap perlu mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan institusi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia turut membagikan pengalaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. Pada tahap awal, UIN Malang memperoleh dukungan sumber daya manusia (SDM) dari perguruan tinggi negeri lain di sekitarnya. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi ant perguruan tinggi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya sekaligus mempersiapkan kebutuhan pengembangan institusi secara bertahap.
Panelis berikutnya, Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prof. Abd. Aziz, menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Ia menyoroti pentingnya pemahaman sivitas akademika terhadap konsekuensi pengelolaan keuangan BLU, khususnya terkait penerapan sistem remunerasi.
“Dua institusi besar yang saya sampaikan tadi, UIN Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya, sudah menerapkan remunerasi. Remunerasi atau tukin tersebut dibayarkan oleh kampus sendiri. Hal ini perlu dijelaskan kepada sivitas akademika agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru dapat menjadi persoalan ketika kampus berstatus BLU,” jelasnya.
Dalam paparannya, Abd. Aziz juga menguraikan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, kas, investasi, tarif layanan, hingga pengelolaan aset dan sumber daya manusia. Pendapatan BLU yang bersumber dari layanan, hibah, kerja sama, serta penerimaan sah lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan operasional dan peningkatan kualitas layanan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia turut menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan melalui Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama.
Berbagai paparan tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan sekaligus praktik pengembangan kelembagaan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi UIN Syekh Wasil Kediri. Melalui forum persemakmuran ini, pertukaran pengalaman antar-PTKIN diharapkan dapat memperkuat kapasitas institusi dalam mengembangkan program akademik, memenuhi kebutuhan infrastruktur, serta meningkatkan tata kelola keuangan secara terencana dan berkelanjutan.
Penulis: Berlyan




