UINSW Newsroom — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syekh Wasil Kediri mengikuti rapat penyusunan Daftar Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI pada Jumat-Minggu (08-10/05/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja strategis Direktorat Diktis dalam memenuhi kebutuhan informasi publik terutama di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dalam sambutannya, Direktur Diktis Sahiron menyampaikan bahwa capaian PTKIN informatif terus mengalami peningkatan, dari sebelumnya 5 PTKIN menjadi 11 PTKIN yang memperoleh predikat informatif, termasuk salah satu di antaranya UIN Syekh Wasil Kediri yang selama dua tahun berturut-turut berhasil meraih predikat Informatif.
“Target ke depan pada tahun 2026 minimal 50 persen dari jumlah PTKIN dapat memperoleh apresiasi dari Komisi Informasi Pusat. Kami memohon kerja keras seluruh PTKIN untuk terus menyampaikan informasi publik secara terbuka dan akuntabel,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu turut memberikan paparan mengenai sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ia menjelaskan perjalanan panjang keterbukaan informasi mulai dari era Orde Lama, reformasi, hingga lahirnya amandemen Pasal 28F UUD 1945 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Perjalanan keterbukaan informasi ini tidak singkat. Karena itu, tugas PPID menjadi sangat penting dan krusial dalam lembaga, terutama dalam menyediakan informasi yang akurat dan akuntabel kepada publik,” jelasnya.
Sementara itu, sesi penyusunan Daftar Informasi Publik dipandu langsung oleh Komisioner Komisi Informasi, Handoko Agung Saputro bersama Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat, Reno Bima Yudha. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PTKIN semakin optimal dalam mengelola dan menyediakan informasi publik yang transparan, informatif, dan mudah diakses masyarakat.
Penulis: Zuhrufi | Editor: Ropingi el-Ishaq
